Bojonegoro,Suryanasional.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, Rabu (26/06/2024).
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar S.Pd. didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro H. Sukur Priyanto, SE., M.AP., Wakil Ketua II Sahudi, SE.
Namun disela sela memimpin rapat, Lasuri dari Fraksi PAN menyampaikan interupsi, karena mengingat waktu sudah malam, ia meminta untuk menyerahkan secara simbolis.
“Pendapat akhir fraksi ini pada dasarnya nanti dirangkum didalam laporan rekomendasi banggar, saya kira cukup diserahkan secara simbolis keseluruhan,” ungkapnya.
Setelah pimpinan rapat meminta usulan dari fraksi fraksi yang lain, akhirnya kesepakatan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023, salah satu fraksi yang membacakan, yaitu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
M. Suparno, S.E juru bicara dari Fraksi PKB mengatakan, bahwa tingkat capaian kinerja realisasi pendapatan daerah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 5 triliun 4 ratus 55 milyar rupiah, dapat tercapai sebesar 6 triliun 16 milyar rupiah lebih.
“Realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022,” ucapnya.
Dikatakan, dalam melakukan penyusunan APBD terdapat mekanisme yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, agar pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merekomendasikan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2023 supaya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro.
“Sehingga apa yang kita harapkan untuk menjadikan Bojonegoro yang cerdas, produktif dan energik bisa terwujud,” pungkas Suparno.Turut hadir pula dalam rapat Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat se Kabupaten Bojonegoro. (Lex/red)
