Bojonegoro, Suryanasional.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat DPRD Kabupaten Bojonegoro, jalan Veteran, Jum’at (22/09/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar S.Pd, didampingi Wakil Ketua Sahudi, SE., dan dihadiri anggota DPRD, OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.
Miftahul Huda juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam perkembangan nya Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah di sahkan, perubahan APBD pada hakikatnya merupakan penyesuaian kebijakan seiring dengan perubahan kondisi dan asumsi tahun berjalan, baik terkait pendapatan belanja maupun pembiayaan.
“Perubahan APBD memang bukan suatu hal mutlak yang harus dilakukan namun demikian tetap menjadi opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sekaligus menjadi solusi dalam menyikapi tuntutan perubahan,” katanya.
Penyusunan perubahan P APBD tahun anggaran 2023 harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kondisi yang di lapangan.
Fraksi PKB mengapresiasi kebijakan Ibu Bupati dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat serta melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja selama lima tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023.
“Indek Pembangunan Manusia Bojonegoro pada tahun 2024 mendatang di prediksi mencapai angka tertinggi yakni 72.08 bahkan lebih, peningkatan IPM dari tahun ketahun adalah buah dari gebrakan Bupati beserta stakeholder merealisasikan beberapa projek beasiswa, melalui S2 satu Desa 10 sarjana, beasiswa saintis, beasiswa RPL Desa dan beasiswa tingkat akhir,” ungkapnya
Disamping itu untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa sekolah pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan tambahan anggaran bantuan dana pendidikan per siswa melalui BOSDA, dimana kebijakan ini selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
“Sehingga kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan terus mendukung kebijakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di Kabupaten Bojonegoro tercinta ini,” katanya.(Lex/red).
