Bojonegoro, Suryanasional.com – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, bahwa perubahan APBD 2023 diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi hingga transformasi digital.
Hal ini dikatakan Bupati Anna saat rapat paripurna dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (22/9/2023) di DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Rapat membahas tiga agenda diantaranya Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terkait Raperda P-APBD tahun 2023, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda P-APBD tahun 2023, dan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda tentang P.APBD tahun 2023.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang diwakili Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro Luluk Alifah menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2023.
Menurut Bupati, rancangan P-APBD tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah. Sinkronisasi program kegiatan pemerintah daerah telah disepakati bersama antara Pemkab Bojonegoro dan DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diformulasikan dalam kebijakan umum perubahan APBD.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tanggal 20 September 2023, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS perubahan tersebut merupakan landasan penyusunan raperda tentang P-APBD tahun anggaran 2023. Semua telah memperhatikan aspirasi masyarakat, stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Yakni dengan memperhatikan perencanaan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Kebijakan pada P-APBD 2023, diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan melalui infrastruktur dan transformasi digital yang mantap dan berkelanjutan,” jelas Bupati.
Memperhatikan prioritas pembangunan tersebut, salah satu rancangan P-APBD 2023 ialah pengeluaran pembiayaan untuk dana pendidikan berkelanjutan yang sebelumnya sebesar Rp 500 miliar bertambah Rp 100 miliar menjadi Rp 600 miliar.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda tentang P-APBD tahun 2023. Setelah itu, agenda ketiga Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda tentang P-APBD tahun 2023.
Hal ini sebagai bagian dinamika demokrasi dan semangat mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang produktif dan energik, sehingga menyambut dengan terbuka masukan, pertanyaan, serta tanggapan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi.(Lex/HmsBjn).
